Sia ka ganti Gamawan ko ?

Putra Terbaik Belum Dipilih

Pemilihan Pemimpin di Indonesia Berbiaya Tinggi

Jumat, 6 Februari 2009 | 00:05 WIB

Padang, Kompas - Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi mengatakan, putra bangsa yang mempunyai kualitas terbaik belum tentu terpilih sebagai pemimpin bangsa ini. Hal itu disebabkan oleh sistem pemilihan pemimpin yang belum mengakomodasi mereka yang di luar partai.


”Putra bangsa yang terbaik belum tentu yang terpilih. Diharapkan, (putra bangsa) yang terpilih menjadi yang terbaik. Kalau konsep yang terjadi di bangsa ini, bisa saja tokoh-tokoh yang lahir, tetapi tidak mempunyai fasilitas, akses, maupun dukungan lain, tidak akan muncul dan terlihat di kancah nasional,” kata Gamawan seusai menghadiri Milad Ke-62 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kamis (5/2).


Menurut Gamawan, perlu ada desain ulang sistem penjaringan putra terbaik di Indonesia. Kalau ada tokoh-tokoh berkualitas yang muncul, perlu dibiayai negara untuk ikut berkampanye sebagai calon pemimpin.

Untuk itu, kata Gamawan, diperlukan sejumlah indikator guna menentukan tokoh yang berkualitas sebagai pemimpin bangsa.


Di sisi lain, partai juga harus ikhlas menerima bila ada tokoh di luar partai yang berkualitas dalam memimpin bangsa ini. Seleksi tokoh yang berkualitas juga bisa berasal dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas) seperti HMI.


Menjaring

Di Sumatera Barat, Gamawan mengaku menghadiri beberapa acara yang diadakan sejumlah ormas dalam rangka menjaring putra terbaik di Sumatera Barat yang bisa diusulkan untuk meneruskan tongkat kepemimpinan.

Masa kepemimpinan Gamawan akan berakhir tahun 2010. Kendati baru menjabat satu kali, Gamawan mengaku enggan mencalonkan kembali sebagai gubernur.

Dia juga mengaku enggan ikut maju sebagai calon presiden dalam Pemilu 2009.


Biaya tinggi

Di tempat terpisah, presidium Korps Alumni HMI Prof Nanad Fatah Natsir menilai, sistem pemilihan legislatif dan presiden di Indonesia masih membutuhkan biaya tinggi.

Politik berbiaya tinggi yang terjadi saat ini, dinilai Nanad, tidak akan melahirkan pemimpin yang berkualitas.


Balik modal

Pemimpin yang mendapatkan jabatan akan terfokus pada upaya pengembalian uang yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan.

”Kalau ini terjadi terus-menerus, itu bisa terjadi kebangkrutan bangsa. Karena itu, persoalan kaderisasi kepemimpinan harus segera diselesaikan,” kata Nanad seusai acara pelantikan presidium Korps Alumni HMI di Padang.

Dia mencontohkan, kebutuhan dana calon bupati di Pulau Jawa dalam proses pencalonan mencapai Rp 15 miliar.

Setelah duduk sebagai bupati, gaji yang diterima tidak akan mencukupi untuk mengembalikan modal itu.

Oleh karena itu, segala kebijakan yang ditelurkan bupati akan terfokus pada pengembalian dana kampanye.


Kepercayaan merosot

Nanad juga menyebutkan, selama ini merosotnya kepercayaan publik kepada lembaga legislatif terjadi lantaran kebijakan yang dihasilkan tidak berpihak kepada rakyat.

Dia berharap sistem pemilihan pemimpin bisa segera disempurnakan untuk mendapatkan pemimpin berkualitas sehingga mampu menyejahterakan masyarakat. (ART)